DASAR HUKUM
Dasar hukum penyelenggaraan pelayanan informasi publik ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur keterbukaan informasi, pelayanan publik, serta penunjukan dan pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan TNI Angkatan Darat, guna mewujudkan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
UU RI NO 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.
UU RI NO 25 TAHUN 2009
TENTANG PELAYANAN PUBLIK
KEPUTUSAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR KEP/611/VII/2011
TENTANG PENGANGKATAN KEPALA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN TNI
KEPUTUSAN KASAD NOMOR KEP/692/IX/2020 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2020
TENTANG PENGANGKATAN KEPALA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN TNI
SURAT PERINTAH KASAD NOMOR SPRIN/2992/IX/2020 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2020
TENTANG ORGANISASI PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI TNI AD.
PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK.